Banjir Pra dan Pasca Pemerintahan Jokowi-Ahok

            Banjir memang salah satu masalah di kota Jakarta, setiap tahunnya bahkan setiap musim hujan pasti warga Jakarta terkena dampaknya. Belum ada yang bisa mengatasi banjir kurang lebih 80% selama wali kota Jakarta menjabat. 

           Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan titik banjir di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menurun. Titik banjir saat ini 35 titik, sementara sebelum kepemimpinan Joko Widodo, titik banjir di Jakarta sebanyak 75 titik. Kemudian memasuki era kepemimpinan Fauzi Bowo atau Foke, titik banjir berkurang menjadi 62 titik.

           Menanggapi fakta itu, pengamat politik Ari Junaedi menyatakan hal itu membuktikan tak benarnya statemen sejumlah politisi pendukung pemerintah yang memojokkan Jokowi-Ahok akibat banjir. Misalnya Ruhut Sitompul atau sejumlah Politisi Hanura yang terus "menghantam" Jokowi. Ruhut bahkan menyebut cara  "blusukan" Jokowi ternyata tidak bermanfaat untuk penanggulangan banjir di Ibukota.

          Ari menyatakan gaya permainan kata-kata yang dilontarkan para politisi seperti Ruhut Sitompul dalam mensikapi banjir di Jakarta tidak lebih dari kedangkalan pola berpikir dan analisa politisi yang tidak mau belajar.

Seharusnya, politisi yang cerdas, sebelum melontarkan pendapat di depan, publik harus berpijak pada data dan fakta di lapangan, bukan karena faktor ketidaksukaan apalagi karena dendam politik.

"Sudah jelas titik-titik banjir berkurang, kenapa juga Jokowi yang disalahkan," kata Ari di Jakarta, Selasa (14/1).

Melihat kesungguhan bekerja yang ditunjukkan Jokowi-Ahok, kata Ari, semestinya dipahami oleh politisi sekelas Ruhut.

"Mungkin Ruhut lupa atau pura-pura lupa dengan prestasi Foke selama ini, yang tidak layak untuk dikenang," ujarnya.

Menurut pengajar Program S2 dan S1 UI itu, pejabat semacam Jokowi - Ahok semestinya harus didukung bukan malah dihujat. Dia menekankan, sebaiknya dilihat kesungguhan dan konsistensi Jokowi-Ahok dalam memperjuangkan warga Ibukota.
Seharusnya juga dipahami bahwa membebaskan banjir di Ibukota tidak semudah membalikkan tangan. Membebaskan banjir berarti memindahkan warga dari daerah rawan banjir.

"Memindahkan tempat tinggal berarti menyediakan rumah susun. Membangun rumah susun berarti membebaskan lahan. Semuanya butuh waktu. Andaikan Jakarta dipimpin 1000 orang seperti Ruhut pun, banjir di Jakarta tidak akan bisa diatasi. Beri waktu Jokowi - Ahok untuk membenahi Jakarta yang selama ini kadung acak-acakan di era pemerintahan sebelum Jokowi," kata dia.